UU BHP Vs SDM Pendidik

UU BHP Vs SDM Pendidik

UU BHP Vs SDM Pendidik

UU BHP Vs SDM Pendidik
UU BHP Vs SDM Pendidik

BHP mengatur sumber daya manusia pendidikan yang terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan, yang dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai badan hukum pendidikan dengan membuat perjanjian kerja (pasal 55). Sehingga, status kepegawaian dalam BHP menjadi jelas dan ada kontrak untuk mencapai kinerja pendidikan.

Keberadaan pasal 55 juga menjadi pasal krusial bagi beberapa kalangan, khususnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendapat pro menyatakan, bahwa pasal ini justru dapat memacu kinerja dan profesionalisme guru, khususnya pegawai negeri sipil. Kewajiban tiap BHP membuat perjanjian kerja baru dengan guru mendorong guru bekerja lebih profesional untuk tetap bisa dipekerjakan.Ketentuan ini sekaligus menjadi sistem kontrol, alat evaluasi untuk mendorong guru lebih bermutu. “Kalau mereka tidak mau terancam (tidak dipekerjakan), ya harus bisa bekerja lebih baik”.

Sebaliknya, pendapat yang kontra terhadap pasal 55, justru menganggap cenderung memperlemah profesi pendidik. Makna guru direduksi menjadi sekedar pekerjaan, bukan profesi. Sistem kontrak yang biasa ada di perburuhan pun bakal kian legal diterapkan.

Menurut Darmaningtyas, pengamat pendidikan, ketentuan UU ini telah mereduksi makna guru dan sekolah. Menjadikannya sekadar institusi (orang) yang bisa melakukan perbuatan hukum. Bukan sebagai suatu komunitas tempat berlangsungnya proses budaya dan pemanusiaan manusia dimana guru ambil bagian sebagai pembawa lilinnya. “Jika ini dibiarkan, akan terjadi suatu praksis pendidikan yang kaku”. [18]

2.3 Catatan dan Gagasan Kedepan UU BHP Dari Perspektif Politik Hukum

Bertolak dari beberapa pasal krusial di atas, tampaklah bahwa kontroversi di tengah masyarakat tentang kehadiran UU BHP merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, penulis berusaha melakukan beberapa catatan dan gagasan kedepan terhadap UU BHP, khususnya pasal-pasal kontroversial.

Sebenarnya dukungan dan penolakan terhadap suatu produk hukum bukan hanya terjadi pada UU BHP, melainkan hampir keseluruhan produk hukum di Indonesia mengalaminya, seperti : UU Pornografi, UU Mahkamah Agung. Mengutip pendapat Moh. Mahfud MD, bahwa konfigurasi politik suatu negara berpengaruh kuat terhadap produk hukumnya.[19]

Ia membagi konfigurasi politik menjadi dua yaitu demokratis dan otoriter. Konfigurasi Demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka peluang bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Konfigurasi otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara.[20]

Lebih lanjut, kedua konfigurasi politik ini memberikan pengaruh terhadap produk hukum yang dilahirkan oleh negara. Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan produk hukum responsif dan konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum represif. Hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Hukum represif adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik.[21]

Kembali pada UU BHP, khususnya beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat, penulis tidak dapat langsung menarik kesimpulan, bahwa pasal-pasal tersebut tidak responsif. Apakah penolakan oleh beberapa kalangan dapat dijadikan indikatornya?

Aneh memang, proses pembentukan UU BHP dari perspektif politik hukum telah berjalan demokratis. Dimana, UU BHP ini telah dibahas dalam berbagai kesempatan dengan berbagai kalangan yang terkait . Logikanya, seharusnya pengesahan UU BHP ini tidak akan terjadi penolakan, karena telah bersifat responsif. Namun faktanya, UU BHP justru dianggap produk hukum represif atau menekan rakyat.

Dalam hal ini penulis mengkajinya bukan dari politik hukum pembentukannya, melainkan dari hasil konkritnya yaitu pasal-pasal UU BHP tersebut, khususnya pasal kontroversial. Penulis berpendapat, permasalahan utama munculnya penolakan UU BHP adalah ketidakseluruhan kalangan khususnya masyarakat yang mengetahui pasal-pasal UU BHP tersebut, mereka hanya mendengar isu yang simpang siur tentang pengesahan UU BHP akan meningkatkan biaya operasional pendidikan.

Berdasarkan pasal-pasal krusial yang diuraikan sebelumnya, dimulai dari pendapat yang pro dan kontra, maka penulis berpendapat kehadiran UU BHP tidak perlu ditolak, melainkan hanya diberikan catatan dan gagasan demi penyempurnaan UU BHP tersebut. Seiring dengan pelaksanaannya nanti, akan kita temukan kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU BHP dan bisa dilakukan revisi.

UU BHP disahkan oleh pemerintah dengan tujuan memberi peluang otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah serta otonomi pada pendidikan tinggi ( pasal 3). Pasal 3 ini telah sesuai dengan arah kebijakan politik hukum Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, namun strategi yang ditempuh oleh pemerintah pada pasal berikutnya justru belum bisa meyakinkan beberapa kalangan akan bisa terlaksana. ( lihat uraian pasal-pasal krusial).

Pasal 55 tentang SDM Pendidikan juga ditakuti oleh beberapa kalangan khususnya pendidik mengenai status mereka nantinya. Arah kebijakan politik hukum ingin memperjelas status kepegawaian untuk mencapai kinerja pendidikan. BHP dituntut dapat menjamin mutu dan kualitas pendidikan serta mampu memberikan pelayanan terbaik pada pemangku kepentingan pendidikan melalui prinsip mutu dan layanan prima.

Kita harus menyadari, UU bukanlah suatu yang sakral, yang tidak boleh diubah. UU yang baik adalah UU yang sesuai dengan kondisi sosial psikologis budaya masyarakat. Selanjutnya, perlu disadari UU akan berjalan efektif, jika masyarakat tidak merasa tertekan akan kehadiran UU tersebut.

Sumber : https://downloadapk.co.id/