TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAINNYA

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAINNYA

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAINNYA

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAINNYA

Selain tugas dan wewenang DPR menurut fungsinya seperti di atas, DPR juga memiliki tugas dan wewenang yang lain. Di antaranya adalah:

1. Menyerap, mengumpulkan, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi yang diungkapkan oleh rakyat.
2. Memberikan persetujuan kepada presiden dalam hal:

a. Menyatakan perang atau membuat perjanjian perdamaian dengan negara lain.
b. Mengangkat atau memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
3. Memberikan pertimbangan/saran kepada presiden dalam hal:
a. Pemberian amnesti dan abolisi.
b. Pengangkatan duta besar dan juga penerimaan duta besar dari negara lain.

4. Memilih anggota BPK dengan pertimbangan dari DPD.
5. Memberikan persetujuan kepada pihak Komisi Yudisial mengenai calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh presiden.
6. Memilih 3 orang calon hakim konstitusi yang kemudian akan diajukan kepada presiden.

KEWAJIBAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Setiap anggota DPR, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan dijunjung tinggi demi kehormatan lembaga legislatif ini. Kewajiban setiap anggota DPR antara lain:

1. Memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
2. Melaksanakan UUD 1945 serta mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
5. Mendahulukan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kaum, dan golongan.
6. Mentaati sistem dan prinsip pemerintahan demokrasi yang berlaku di Indonesia.
7. Mentaati semua tata tertib dan kode etik yang berlaku bagi lembaga dan anggota DPR.
8. Menyerap serta menghimpun aspirasi konstituen yang berasal dari kunjungan kerja berkala ke berbagai lembaga atau daerah.
9. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi atau pengaduan yang berasal dari rakyat atau kelompok masyarakat.
10. Menjaga etika dan norma dalam berhubungan kerja dengan lembaga-lembaga lain.
11. Memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen dari daerah pemilihan (daerah yang diwakilinya).


Sumber: https://pengetikan.co.id/geostorm-apk/