Penjajahan Belanda

Penjajahan Belanda

Penjajahan Belanda

Penjajahan Belanda
Penjajahan Belanda

Saat Hindia Belanda dipegang oleh tiga komisaris jenderal, kondisi keuangannya sangat merosot. Selain kebangkrutan VOC, juga karena adanya pengeluaran yang besar untuk menghadapi Perang Diponegoro dan Perang Padri. Permasalahan yang dihadapi Belanda semakin rumit setelah Belgia yang menjadi saka guru industrinya memisahkan diri pada tahun 1830. Tugas untuk mengatasi kesulitan perekonomian Belanda itu diberikan kepada Johannes van den Bosch. Ia diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda dengan target untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengatasi masalah keuangan. Salah satu kebijakannya yang terkenal adalah sistem tanam yang kemudian dikenal dengan tanam paksa (cultuurstelsel). Daendels mewajibkan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian (inatura) seperti kopi, tebu, dan nila. Sasarannya adalah Hindia Belanda bisa mengekspornya ke Belanda untuk kemudian dijual ke Amerika.

Inti sari konsep Daendels adalah menjadikan tanah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk. Konsep itu didasarkan atas dua konsep yaitu wajib atau paksa dan monopoli. Prinsip pertama pernah diterapkan VOC dalam bentuk verplichte leveranties (penyerahan wajib) yang dikembangkan Daendels menjadi Preanger-Stelsel . Penerapan sistem ini sangat membutuhkan perantara yang berasal dari penguasa tradisional di daerah dan organisasi desa.Prinsip kedua diterapkan dengan memberikan hak monopoli kepada Nederlandsche Handels Maatschappij  untuk mengurusi produksi pengangkutan dan perdagangan hasil ekspor Jawa.

  1. Kehidupan Ekonomi

Apabila cultuurstelsel itu dilaksanakan dengan baik sesuai konsep, tidak terlalu membebani kehidupan rakyat. Tetapi dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan. Mengapa? van den Bosch menawarkan iming-iming atau perangsang bahwa para bupati, pegawai Belanda, dan kapala desa akan mendapatkan culture procenten yaitu bagian dari tanaman yang disetor sebagai bonus selain pendapatan yang biasa diterima. Sesuai ketentuan cultuurstelsel, rakyat diharuskan menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor, luasnya tidak lebih dari 1/5, waktu pemeliharaan tanaman tidak lebih dari masa tanam padi, tanah tersebut bebas pajak, sisa hasil bumi di luar pajak diberikan kepada petani, dan gagal panen ditanggung pemerintah. Ketentuan ini dengan mudah dilanggar karena adanya culture procenten dan desakan kepentingan penguasa kolonial. (http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/contoh-teks-laporan-hasil-observasi/)

Selain harus kerja rodi, petani juga kehilangan tanah-tanah suburnya, membayar gagal panen, dan kehilangan sumber daya yang bisa memberinya penghasilan. Pada masa ini kehidupan rakyat diliputi suasana penderitaan dan kesengsaraan. Wabah kelaparan pun menjangkiti rakyat Cirebon (1844), Demak (1848), dan Grobogan (1849). Sebaliknya, para bupati dan aparat lokal bisa memperoleh bonus untuk memperkaya diri. Mereka yang semestinya menjadi perantara kebijakan berubah menjadi bagian dari penguasa yang menekan dan memaksa rakyat. Tidak aneh apabila para bupati juga berperan sebagai mandor.

  1. Kehidupan Politik

Kehidupan politik di Hindia Belanda pada periode sistem tanam paksa adalah membuat kebijakan yang bisa menyelamatkan krisis yang melanda negeri Belanda. Para bupati dan bangsawan diberi kekuasaan yang lebih untuk bisa membantu program pemerintah. Para bupati tersebut semakin berkuasa karena juga mempunyai kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kebijakan tersebut menyebabkan jumlah pegawai kolonial bertambah banyak. Peran bupati yang tidak lebih dari sekadar mandor pemerintah itu ternyata justru mengurangi wibawanya di mata rakyat dan struktur di bawahnya.

Organisasi desa yang semula mempunyai ikatan yang kuat berubah menjadi kepanjangan tangan pemerintah kolonial. Karena, dari desalah seluruh pungutan pemerintah dari masyarakat bisa dilaksanakan. Penetrasi kekuasaan kolonial ke dalam organisasi desa sebetulnya membawa perubahan tetapi di sisi yang lain juga memperkuat kekuasaan tradisional dari kepala desa. Dampaknya adalah rakyat menghadapi dua bentuk penjajahan yaitu dari pemerintah kolonial dan dari penguasa lokal sejak raja, bupati/adipati, hingga bekel/kepala desa.

Mobilisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial itu ternyata efektif untuk mengeruk keuntungan dan merekonstruksi perekonomian Belanda. Hanya saja, penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan cultuurstelsel itu juga membawa reaksi dari berbagai kalangan. Kecaman datang dari oposisi kolonial yang dipelopori oleh van Hoevell dan disusul oleh Douwes Dekker. Fakta menyebutkan bahwa pelaksanaan cultuurstelsel jelas mengeksploitasi penduduk pribumi baik tenaga maupun tanahnya. Tanah-tanah yang semula milik pribadi harus lepas ke tangan swasta agar bisa ditanami.

Dampak dari munculnya kecaman itu adalah dihapuskannya secara bertahap beberapa jenis tanaman seperti nila, teh, dan kayu manis pada tahun 1865. Tanaman tersebut memang kurang memberi keuntungan pada pemerintah kolonial. Namun, secara berturut-turut beberapa tanaman juga mulai dihapus seperti tembakau (1866), tebu (1884), dan kopi (1916). Cultuurstelsel mulaidihapus karena berhasil menutup defisit dan meningkatkan kemakmuran bangsa Belanda.

Meskipun menyisakan penderitaan bagi rakyat, namun cultuurstelsel juga meninggalkan beragam prasarana yang bermanfaat bagi rakyat. Selain mengenalkan beragam jenis tanaman baru, pemerintah kolonial juga telah membangun jaringan transportasi kereta api, komunikasi, dan prasarana perkotaan. Kota-kota yang telah berdiri sejak abad XIX tidak hanya menjadi pusat perdagangan tetapi juga pemerintahan dengan segala kemudahan dan pelayanan. Beragam kekuatan sosial, politik, dan kebudayaan yang ada di kota memancing adanya urbanisasi dan perubahan sosial.

Kehidupan rakyat mulai sedikit diperhatikan setelah kelompok etis Belanda mengusulkan perbaikan kehidupan. Hal ini mereka tempuh setelah melihat keuntungan yang diraih Belanda dan penderitaan yang dialami rakyat. Tidak aneh apabila pada akhir abad XIX mulai bermunculan sekolah untuk rakyat. Meskipun semula hanya untuk memenuhi kepentingan pemerintah (birokrasi dan perkebunan) serta swasta kolonial, namun dalam jangka panjang hal itu memperluas terjadinya mobilitas sosial. Banyak siswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang bertemu di kota-kota besar untuk mengikuti pendidikan kolonial.

Sistem pendidikan yang diadakan pemerintah kolonial itu ternyata justru melahirkan kelompok elite baru yaitu bangsawan terdidik pada awal abad XX. Kelompok inilah yang menjadi peletak dasar kebangkitan nasional. Melalui sekolah-sekolah seperti OSVIA dan STOVIA, para pelajar bisa mengenal bahasa Belanda dan membuka wawasan mengenai beragam masalah kebangsaan. Kesadaran untuk hidup berbangsa pun mulai masuk ke dalam dada para pelajar. Benih nasionalisme yang mulai tumbuh lalu diaktualisasikan dalam bentuk organisasi pergerakan. Pada masa inilah, identitas keindonesiaan mulai terbentuk dan menggantikan ikatan-ikatan tradisional.