PENGERTIAN LANDASAN HUKUM

PENGERTIAN LANDASAN HUKUM

Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seorang guru boleh mengajar misalnya, adalah surat keputusan tentang pengangkatannya sebagai guru. Yang melandasi atau mendasari ia menjadi guru adalah surat keputusan itu beserta hak-haknya. Surat keputusan itu merupakan titik tolak untuk ia bisa melaksanakan pekerjaan guru. Begitu pula halnya anak-anak sekarang diwajibkan belajar paling sedikit sampai dengan tingkat SLTP, adalah dilandasi atau didasari atau bertitik tolak pada Peraturan Pendidikan tentang Pendidikan Dasar dan ketentuan wajib tentang belajar.

Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah ini, bila dilanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Seorang guru yang melanggar disiplin misalnya, bisa dikenai sanksi dalam bentuk kenaikan pangkatnya ditunda. Begitu pula seorang peserta didik yang kehadirannya kurang dari 75% tidak diizinkan mengikuti ujian akhir.

Hukum atau aturan baku diatas, tidak selalu dalam bentuk tertulis. Seringkali aturan itu dalam bentuk lisan, tetapi diakui atau ditaati masyarakat. Hukum adat misalnya, banyak yang tidak tertulis, diturunkan secara lisan turun-temurun di masyarakat, yang merupakan kebiasaan yang sangat kuat mengikat masyarakat. Huum seperti ini juga menjadi landasan pendidikan. Kalau masyarakat masih taat melaksanakan gotong royong dalam kehidupan, maka sekolahpun perlu menanamkan kebiasaan-kebiasaan gotong royong dalam kehidupan kepada para siswa-siswanya.

Uraian diatas memberikan gambaran jelas tentang makna kata landasan hukum. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksankan kegiatan-kegiatan tertentu dalam hal ini kegiatan pendidikan.

  1.      PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Sesuai dengan namanya, ia mendasari semua perundang-undangan yang muncul kemudian. Kedudukan seperti ini membuat Undang-Undang Dasar mengandung isi yang sifatnya umum. Demikianlah aturan tentang pendidikan dalam Undang-Undang Dasar ini sangat sederhana.

Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yatu Pasal 31 dan Pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 Ayat 1 berbunyi : Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 Pasal ini berbunyi : Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP yang sedang dilaksanakan. Agar wajib belajar ini berjalan lancar, maka biayanya harus ditanggung oleh Negara. Kewajiban Negara ini berkaitan erat dengan ayat 4 pasal yang sama yang mengharuskan negarai memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Ayat 3 pasal ini berbunyi : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional. Ayat ini mengharuskan pemerintah mengadakan satu system pendidikan nasional, untuk member kesempatan kepada setiap warga Negara mendapatkan pendidikan. Kalau karena suatu hal seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut hak itu kepada pemerintah. Atas dasar inilah pemerintah menciptakan sekolah-sekolah khusus yang bisa melayani kebutuhan masyarakat terpencil, penduduknya tersebar berjauhan satu dengan yang lain. Sekolah-sekolah yang dimaksud antara lain ialah SD kecil, SD pamong, SMP terbuka, dan system belajar jarak jauh.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar itu pada Ayat 1 bermaksud memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya dan ayat 2 menyatakan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Mengapa pasal ini juga berhubungan dengan pendidikan ? Sebab penddikan adalah bagian dari kebudayaan. Seperti kita ketahui bahwa kebudahaan adalah hasil dari budi daya manusia. Kebudayaan akan berkembang bila budi daya manusia ditingkatkan. Sementara itu sebagian besar budi daya bisa dikembangkan kemampuannya melalui pendidikan. Jadi bila pendidikan maju, maka kebudayaan pun akan maju pula.

Kebudayaan dan pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian upaya memajukan kebudayaan berarti juga sebagai upaya memajukan pendidikan.

  1.    

    Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Di antara peraturan perundang-undangan RI yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003. Sebab undang-undang ini bisa disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan. Undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya, artinya segala sesuatu yang bertalian dengan pendidikan, mulai dari pra sekolah sampai dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini.

sumber :

https://apartemenjogja.id/battle-bros-apk/