Pendidikan Vokasi Industri Dibuka, Kurikulum SMK Harus Menyesuaikan

Pendidikan Vokasi Industri Dibuka, Kurikulum SMK Harus Menyesuaikan

Pendidikan Vokasi Industri Dibuka, Kurikulum SMK Harus Menyesuaikan

Pendidikan Vokasi Industri Dibuka, Kurikulum SMK Harus Menyesuaikan
Pendidikan Vokasi Industri Dibuka, Kurikulum SMK Harus Menyesuaikan

Era globalisasi membuat persaingan kian ketat. Generasi muda dituntut untuk menguasai keterampilan dan pengetahuan berbasis digital.

Berangkat dari hal itu, Kementerian Perindustrian meluncurkan pendidikan vokasi industri tahap kedua di Jawa Tengah, Senin (4/3).

Pengusaha nasional Wisnu Suhardono apresiatif dengan adanya peresmian kembali pendidikan vokasi di Jateng untuk kedua kalinya. Dia
mengatakan hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan dunia industri sekarang.

“Sebagai pengusaha yang asalnya juga dari Jateng, saya mengapresiasi pemerintahan Pak Jokowi melalui Kemenperin dalam menfasilitasi
terlaksananya MoU antara beberapa perusahaan dengan SMK di Jateng dan DIY serta penyerahan bantuan mesin dan peralatan penunjang untuk mendukung learning skill anak-anak kita di SMK dari perusahaan-perusahaan swasta,” ujar Wisnu sebagaimana dilansir RMOL.co (Jawa Pos Grup), Rabu (6/3).

Peluncuran program ini dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, sejumlah pejabat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Anggota Dewan dan Bupati Demak, M. Natsir dan jajarannya.

Komitmen Wisnu yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jateng ini bukan isapan jempol belaka. Bos Satria Grup ini menyebut korporasi yang
dia bangun dan eksis di Jateng siap menampung para tenaga kerja lulusan SMK terampil.

“InsyaAllah dengan rido-Nya, lulusan SMK Jateng yang terkualifikasi siap kita tampung dan berkarya ke sejumlah sektor usaha industri
di beberapa kabupaten/kota di Jateng,” ucap pengusaha asal Desa Notog, Kabupaten Banyumas ini.

Ketum Paguyuban Seruling Emas itu mengamini dan mendukung gagasan Menprin Airlangga Hartarto yang mengakomodir kepentingan pengusaha
seperti dirinya dalam memberikan peluang kerja kepada para lulusan SMK.

Kemenprin telah mengajak para pengusaha untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan SDM industri yang kompeten melalui pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri.

Konsep link and match antara industri dengan SMK, jelas Wisnu, sangat membantu siswa SMK mendapat pekerjaan. “Sekarang yang harus
sama-sama didorong adalah bagaimana kurikulum di SMK sesuai dengan kebutuhan industri,” jelas tokoh senior Kadin ini.

Wisnu menjelaskan saat ini sedang concern untuk pengembangan kawasan industri. Sebagai pengusaha dan politisi, dirinya akan berjuang
agar industri manufaktur dipastikan juga sinergi mengikuti kurikulum SMK serta dunia kerja.

“Peluncuran pendidikan vokasi industri SMK nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia pada
era Industri 4.0.,” tutup dia.

Adapun Kemenperin mendapatkan tambahan alokasi APBN tahun 2019

sebesar Rp 1,78 triliun, guna menyiapkan SDM industri di era perekonomian digital.

Anggaran tersebut disalurkan untuk program pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik
atau akademi komunitas di kawasan industri, serta pengembangan link and match SMK dan industri.

Selanjutnya pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan kerja) bagi 72.000 orang, pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikat kompetensi, serta pembangunan SDM industri sebagai antisipasi industri 4.0.

“Bapak Presiden Joko Widodo melihat model yang dilakukan oleh Kemenperin

sebagai prototipe. Kemenperin melakukan penyesuaian dan
sekarang kami mempunyai unit eselon satu yang menangani mengenai masalah pendidikan industri,” ungkap Menperin Airlangga.

Program dual system mengedepankan proses pembelajaran dengan porsi 30 persen teori dan 70 persen praktik. Sistem ini diadopsi dari
negara-negara industri seperti Jerman dan Swiss yang berhasil menjalankan program tersebut.

“Selain itu, kami bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sudah menyesuaikan 35 program studi, dan ke depan akan menjadi
prototipe kurikulum SMK yang disesuaikan dengan industri,” jelas putra Menperin era Orde Baru, Ir. Hartarto ini.

Pemerintah juga menargetkan semakin banyak tenaga kerja di industri yang tersertifikasi melalui program Diklat 3in1. Pelatihan kursus
pendek ini memungkinkan peserta tersertifikasi keahliannya dan langsung diterima bekerja di perusahaan.

“Tahun ini, kami juga menerima pelatihan untuk penyandang disabilitas untuk meningkatkan potensi mereka. Ini juga langkah pengembangan
SDM menuju industri 4.0,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://balad.org/pengertian-dan-metode-pidato/