Pelanggaran Konstitusi

Pelanggaran Konstitusi

Dalam hal kebijakan energi rezim pemerintah SBY-JK sangat memperlihatkan keberpihakannya pada pengusaha BBM. Keputusan yang diambil berkaitan dengan nasip mayoritas rakyat cenderung membabi buta alias dan tidak peduli, tidak pernah mendengar suara hati nurani rakyat. Di masa pemerintahan ini kenaikan harga BBM telah dilakukan tiga kali. Kenaikan pertama pada Maret 2005 besarnya sekitar 30% persen. Kenaikan kedua pada Oktober 2005 besarnya sekitar 120% persen. Kenaikan BBM Mei 2008 kali ini persentasenya 28,7% persen.

Ada dua alasan yang sering digunakan setiap menetapkan kebijakan kenaikan BBM yaitu kenaikan harga minyak dunia dan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keduanya adalah alasan yang sangat tidak masuk diakal jika memperkatikan fakta. Pertama, seharusnya kenaikan harga minyak dunia adalah sesuatu yang menguntungkan rakyat Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia akan menyebabkan meningkatnya penerimaan pemerintah dari sector minyak. baik penerimaan dalam bentuk bagi hasil minyak, pajak dll. Fakta ini sama sekali tidak pernah disebutkan oleh pemerintahan ini. Kedua, bagiaman mungkin minyak yang digali dari perut bumi Indonesia, dibiayai dengan uang Negara melalui Cost recovery, dibeli dengan harga dolar. Bagaimana bisa sebuah persuahaan asing yang beroperasi dalam wilayah hokum Indonesia, memaksa perusahaan Indonesia, pertamina, PT. PGN membeli bahan mentah dari perusahaan-perusahaan asing dengan dolar.

Ini jelas suatu alasan yang tidak pantas dikemukakan karena hanya akan menunjukkan kebodohan pemerintah sendiri. Pertama, seharusnya sumber-sumber minyak dikelola oleh sebuah perusahaan negara yang kuat dengan tujuan utama untuk memenuhi hajat hidup rakyat banyak. Sehingga negara tidak perlu membeli minyak kepada perusahaan-perusahaan asing. Kedua, seharusnya perusahaan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia bertransakasi di negara ini dengan menggunakan mata uang rupiah, sehingga tidak perlu ada perubahan harga minyak karena perubahan nilai tukar dolar.

Terkait alasan-alasan yang dikemukakan pemerintah dan penjelasan seluruh jajaran kabinetnya, Maka secara kesluruhan dapat disimpulkan bahwa pemerintahan ini telah melakukan pelanggaran konstitusi yang besar :
Menyerahkan kekayaan migas negara kepada swasta dan modal asing (pembukaan UUD 1945 alinea pertama)
Tidak menggunaan kekayaan migas nasional untuk memajukan kesejahteraan umum (pembukaan UUD 1945 alinea ke 4)
Tidak menjalankan sumpah dan janji Presiden (pasal 9 UUD 1945)
Tidak menggunakan kekayaan migas nasional sebagai strategi untuk membangun usaha-usaha nasional, industri nasional sebagai alat untuk menyediakan pekerjaan dan menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 UUD 1945)
Secara segaja tidak menjalankan pasal 33 UUD 1945 dengan tidak menyelenggarakan suatu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, tidak membangun cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan secara sengaja tidak menjadikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Secara sengaja membiarkan terjadinya manipulasi dalam penggunaan uang negara untuk membiayai perusahaan produsen BBM dan tidak menyampaikan informasi tentang hal-hal yang harus dikelatui rakyat terkait rencana dan kebijakannya menaikkan harga BBM.

 

Sumber :

https://fgth.uk/