KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Para akuntan di Indonesia sudah sejak lama memiliki kode etik bagi paraanggotanya. Ketentuan terakhir yang disetujui pada Kongres ke VII IAI diBandung tanggal 20 September 1994 berisi butir-butir ketentuan yang berasaldari ketentuan Kode Etik sebelumnya yaitu yang disusun pada Kongres ke VI IAIdengan beberapa perubahan. Kode etik terakhir ini terdiri dari 2 bagian besaryaitu bagian utama yang memuat Bab-Bab mengenai Aturan Perilaku,Pelaksanaannya, Supplemen, Penyempurnaan, Penutup dan Pengesahan, sertabagian lainnya yang pada hakekatnya memuat rincian dari bagian utama tadidengan nama Pernyataan Etika Profesi.Rumusan yang telah disusun pada Kongres VII IAI terdiri dari PernyataanEtika Profesi 1 s/d 6.
Substansi kode etik Indonesia mencakup berbagai aturan yang berkaitandengan perilaku yang diharapkan dari para akuntan. Secara garis besar aturantersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :
– Kepribadian
– Kecakapan profesional
– Tanggung jawab
– Ketentuan Khusus

Mengenai Pernyataan Etika Profesi, yang sudah disusun adalah :
– Integritas, obyektivitas dan independensi
– Kecakapan profesional
– Pengungkapan informasi rahasia klien
– Iklan bagi Kantor Akuntan Publik
– Perpindahan staf/partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan lain

Perlu kiranya dikemukakan bahwa kode etik akuntan untuk bagian yangterbesar berlaku baik bagi akuntan publik maupun akuntan yang bekerja dibidang-bidang lain selama yang bersangkutan adalah anggota Ikatan AkuntanIndonesia.

NORMA PEMERIKSAAN AKUNTANSI
norma pemeriksaan akuntan (NPA). NPA yang diterima oleh umum dalam kaitannya dengan pemeriksaan akuntan terdiri atas tiga buah norma, yakni norma umum, norma pelaksanaan pemeriksaan, dan norma pelaporan.

1. Norma umum 1
Norma umum terdiri dari 3 norma:
1. Pemeriksaan harus dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang telah memiliki ketrampilan teknis yang cukup sena berkeahlian sebagai auditor.
2. Dalam segala suasana yang berkaitan dengan pemeriksaan, sikap mental yang independen hams senantiasa dipenahankan oleh auditor.
3. Auditor hams menggunakan kesungguhan dan ketrampilan profesionalnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyiapan laporan akuntan.

2. Norma pelaksanaan pemeriksaan
1. Pemeriksaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan asisten auditor, jika ada, hams memperoleh pengawasan yang memadai.
2. Pengetahuan yang cukup mengenai struktur pengendalian intern klien harus didapatkan untuk dipergunakan dalam perencanaan dan penentuan sifat, waktu, dan luas pengujian.
3. Bukti yang kompeten dan cukup untuk mendukung pendapat didapatkan dengan cara inspeksi, observasi, wawancara dan konñrmasi untuk digunakan sebagai dasat pemyataan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa.

3. Norma pelaporan
Nonna pelaporan terdiri atas 4 norma:
1. Laporan akuntan harus mengandung pemyataan apakah laporan keuangan disajikan menurut prinsip akuntansi yang lazim.
2. Laporan akuntan hams men gidentiñkasikan konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang lazim pada periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap cukup kecuali dinyatakan lain dalam laporan akuntan.
4. Laporan akuntan hams menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu penegasan bahwa pendapat tidak dapat diberikan .
Jika pendapat tidak diberikan, maka alasan-alasannya hams dinyatakan. Jika nama auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, maka laporan akuntan harus mengandung petunjuk mengenai batas- batas tanggungjawab yang dimiliki auditor tersebut.
Adanya norma-norma tersebut ditujukan untuk menjamin suatu kínerja auditor pada penugasan pemeriksaannya. Contoh pertama adalah adanya persyaratan mengenai kecakapan teknis sebagai auditor. Maksud persyaratan ini adalah bahwa auditor harus memiliki latar belakang pendidíkan akuntansi pada perguruan tinggi, memilikí pengalaman di bidang auditing, pengetahuan mengenai industri dimana klien beroperasi, mengikuti program pendidíkan berkesinambungan dan lain sebagainya.
Konsep independensí mungkin merupakan konsep yang paling penting di bidang pemeriksaan keuangan. Seorang auditor tidak hanya dituntut untuk bersikap independen (be independent), namun juga harus berpenampilan independen (appear to be independent). Acap kali akuntan publik memberikan jasa penyusunan laporan keuangan klien, atau yang lebih dikenal dengan istilah kompilasi. Pada bentuk penugasan ini, akuntan publik berperan sebagai penyusun laporan keuangan. Fungsi penyusun laporan keuangan ini berbeda dengan fungsi akuntan publik sebagai penguji laporan keuangan. Akuntan publik tidak harus independen dalam menjalankan fungsi yang pertama, sedangkan untuk fungsi yang kedua akuntan publik hams senantiasa mempeiïahankan sikap mental independen.

Norma-¬norma tersebut diatas berkaìtan erat dengan konsep¬konsep dalam pemeríksaan
akuntan :
1. Norma umum berkaitan dengan konsep independensi, etika perilaku dan pelaksanaan pemeriksaan yang hati-hati.
2. Norma pelaksanaan berkaitan dengan konsep bukti
3. Norma pelaporan berkaitan dengan konsep penyajian yang wajar.

Norma pemeríksaan akuntan dalam perkembangannya mengalami banyak kritik, terutama
dalam 2 hal:
a. Norma-norma tidak cukup spesifik
b. Norma-nonna tidak dapat mengkover perkembangan yang terjadi dalam pelayanan akuntan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pada tahun 1986 dikeluarkan “Attestation Standars” yang merupakan pengembangan dari norma yang sebelumnya.

Baca Juga :