Kesimpulan

Kesimpulan

Kesimpulan

Kesimpulan
Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal-pasal krusial UU BHP meliputi : Pasal tentang pendanaan BHP, BHP dikaitkan dengan perpajakan dan status hukum pendidik dan tenaga kependidikan. Ketentuan ini dianggap pasal yang menakutkan bagi beberapa kalangan, karena cacat ideologis atau bertentangan dengan kondisi sosial psikologis budaya masyarakat. Misal : Pasal pendanaan, diperkirakan akan memberikan efek negatif dengan biaya pendidikan yang mahal.

2. Arah kebijakan politik hukum pembentukan UU BHP adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini adalah tujuan mulia yang ingin diwujudkan oleh pemerintah, namun ada beberapa pasal justru menjadi bumerang oleh pemerintah sendiri. Pasal krusial tersebut dipandang sebagai pasal yang justru akan mengacaukan dunia pendidikan. Pasal krusial ini dianggap tidak responsif, melainkan represif atau menekan rakyat.

3.2 Saran

Adapun saran sebagai berikut :

1. Agar para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung menerima kehadiran UU BHP sebagai salah satu upaya untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Namun, seiring pelaksanaan UU BHP tetap memberikan sebuah catatan dan gagasan kedepan demi penyempurnaannya, sehingga UU BHP menjadi produk hukum responsif.

2. Agar pemerintah tetap berupaya mau menerima kritik dan masukan dari berbagai kalangan demi penyempurnaan UU BHP khususnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa umumnya.

Baca Juga :