Gubernur Jabar Rencanakan Gratiskan SPP SMA/SMK

Gubernur Jabar Rencanakan Gratiskan SPP SMA SMK

Gubernur Jabar Rencanakan Gratiskan SPP SMA/SMK

Gubernur Jabar Rencanakan Gratiskan SPP SMA SMK
Gubernur Jabar Rencanakan Gratiskan SPP SMA SMK

Gubernur Jawa Barat (Jabar) berencana menggratiskan biaya sumbangan

pembangunan pendidikan (SPP) sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK) tahun 2020. Menurut Ridwan Kamil, untuk memuluskan rencana tersebut, harus ada penghematan anggaran sebesar Rp 2 triliun dan mengalihkan pos anggaran ke pendidikan.

“Ya (SPP gratis, red) itu sedang diwacanakan. Insya Allah tahun depan kalau tidak ada halangan,” kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Gedung Sate, Jln. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Selasa (18/6/2019) seperti dilansir dari Pikiran-Rakyat.com.

Gubernur menjelaskan, pihaknya akan segera membahas bersama DPRD Jabar

mengenai rencana tersebut. Pihaknya akan melakukan sejumlah penghematan yang nantinya dialokasikan untuk menyubsidi biaya pendidikan SMA dan SMK.

“Kalau dewan menyetujui, kita lakukan penghematan-penghematan sehingga hasil penghematannya bisa kita alokasikan untuk SPP SMA/SMK negeri dan swasta bagi yang tidak mampu,” ujarnya.

Meski begitu, Gubernur belum merinci penghematan tersebut akan dilakukan di sektor mana saja. Ia hanya memperkirakan penghematan mencapai Rp 2 triliun. “Sekitar dua triliun. Makanya berat, tidak mudah,” kata Emil.

Seperti diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini diperkirakan menampung 281.950 siswa lulusan sekolah menengah pertama (SMP) yang masuk SMA dan SMK negeri di Jabar. Proses penerimaan, skemanya 90% untuk zonasi, 5% jalur prestasi, dan 5% jalur perpindahan orang tua.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPRD Jawa Bara, Ineu Purwadewi Sundari menjelaskan,

pihaknya akan melihat dana yang nanti dianggarkan Pemprov Jabar. Pasalnya, DPRD Jabar baru menyelesaikan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Rencana sekolah gratis cukup bagus bagi masyarakat, tapi kami tentu akan melihat kembali kemampuan keuangan daerah di Jabar. Kita akan melihat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagaimana,” kata Ineu.

Karena itu, tambah Ineu, secara undang-undang, alokasi anggaran pendidikan di Jabar sebesar 20% dari APBD. Sehingga, selama ini anggaran pendidikan untuk masyarakat Jabar terhitung cukup banyak.

“Kita sudah punya privilage untuk pendidikan 20 persen. Selama ini juga selama saya jadi ketua lebih dari 20 persen. Jadi, sudah banyak anggaran pendidikan. Tapi, pengaturannya bagaimana nanti kita lihat,” ucapnya.

Menurut Ineu, 20% dari APBD Provinsi Jabar untuk pendidikan sekitar Rp 7 triliun. Namun, ia pun menanyakan sekolah gratis tersebut apakah sudah dirinci lebih detail. Karena, SMA/SMK di Jabar sangat banyak dan bukan hanya pada persoalan SPP gratis, namun kepentingan sekolah lain, seperti sarana prasarana yang harus diperhatikan.

“Kami akan lihat nanti secara detail. Semoga menjadi kebutuhan dan segera akan dihitung,” tuturnya.***

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/