Faktor Yang Mempengaruhi Peraturan Daerah Tentang Hewan

Faktor Yang Mempengaruhi Peraturan Daerah Tentang Hewan

Faktor Yang Mempengaruhi Peraturan Daerah Tentang Hewan

Faktor Yang Mempengaruhi Peraturan Daerah Tentang Hewan
Faktor Yang Mempengaruhi Peraturan Daerah Tentang Hewan

 

Ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian

Didalam kehidupanbermasyarakat, untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Harus adanya usaha yang terstruktur sistematis yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan dibantu dengan dukungan masyarakat serta mendapat campur tangan stake holder yakni pihak swasta yang ada didaerah. Banyak hal yang menjadi penghambat didalam mewujudkan ketertiban didalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah karena masyarakat indonesiayang sifatnya majemuk atau masyarakat yang sifatnya heterogen memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda. Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk sejak zaman penjajahan sampai zaman sekarang bangsa indonesia itu tidak asing lagi dengan usaha mata pencaharian pertanian dan peternakan.

 

Dan kedua usaha ini sampai sekarang membuat bangsa indonesia

Menjadi terkenal dapat dicontohkan bahwa pada saat sekarang ini bangsa Indonesia menjadi negara yang terkenal sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit nomor satu didunia. Selain itu juga dari segi peternakan bangsa indonesia juga memiliki potensi yang tidak kalah saing dengan negara-negara yang ada didunia. Jika dilakukan pengembangan dan pembaharuan yang sejalan dengan perkembangan zaman bangsa indonesia juga akan bisa meningkatkan kualitas di bidang peternakan yang nantinya akan bisa mengangkat nama baik bangsa indonesia dimata dunia.

 

Namun dari pada itu terkadang dibidang peternakan

Bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada didaerah untuk mengurusi daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang

 

Mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada didaerah.

Ketertiban umum dipandang memiliki nilai urgensi yang tinggi, ini karena ketertiban umum menyangkut hajat hidup orang banyak. Disamping itu pula ketertiban umum juga menjadi cita-cita bangsa kita agar tercapainya tujuan bangsa yakni untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Disegala aspek terutama dibidang pembangunan nasional setiap daerah ketertiban umum juga merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya, tercapai dan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Karena jika suatu daerah lingkungannya tidak tertib, tingginya tindak kriminal dan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Dan hal ini secara otomatis menghambat langkah gerak perubahan suatu daerah untuk menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Indonesia merupakan daerah tropisdimana sebagian bersar daerahnya  letaknya didaerah pesisir, dan hal ini artinya bahwa Inbdonesia memiliki laut dan pantai, dengan masyarakatnya yang mayoritas bersuku melayu. Selain itu mata pencaharian masyarakatnya banyak yang bertani, nelayan serta berternak. Hal ini jikadikembangkan akan bisa menambah hasil pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkulu Selatan itu sendiri. Berdasarkan hasil survei dilapangan banyak peternak hewan seperti peternak sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya dipelihara dengan cara dilepas di perkarangan umum. Dan hal ini menimbulkan keresahan dimasyarakat. Yang mana hewan ternak yang dipeliharadengan dilepas tadi masuk ke perkarangan rumah orang lain dan merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat dan berkeliaran dijalan umum. Kotoran ternak yang berserakan diperkaranganumum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota.

 

Sistem pemeliharaan ternak

Program penggemukan (finishing) sapi potong menurut Parakkasi (1999) bertujuan untuk memperbaiki kualitas karkas dengan jalan membentuk lemak seperlunya. Program finishing untuk sapi yang belum dewasa bersifat membesarkan sambil menggemukkan atau memperbaiki kualitas karkas. Sapi potong yang dipelihara secara intensif pertumbuhannya akan lebih tinggi dari pada sapi yang dipelihara secara ekstensif sehingga lebih cepat mencapai bobot potong yang diinginkan (Blakely dan Bade , 1991) .

 

Pemeliharaan sapi potong untuk penggemukan

Dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pemeliharaan intensif, semi intensif dan ekstensif. Blakely dan Bade (1991) menjelaskan bahwa sistem pemeliharaan intensif merupakan sistem dimana sapi dipelihara dalam kandang dengan pemberian pakan konsentrat berprotein tinggi dan juga dapat ditambah dengan memberikan hijauan. Sistem pemeliharaan semi intensif adalah sapi selain dikandangkan juga digembalakan di padang rumput, sedangkan sistem ekstensif pemeliharaannya dipadang penggembalaan dengan pemberian peneduh untuk istirahat sapi. Parakkasi (1999) menambahkan bahwa sistem intensif biasanya dilakukan pada daerah yang banyak tersedia limbah pertanian sedangkan sistem ekstensif diterapkan pada daerah yang memiliki padang penggembalaan yang luas. Penggunaan lahan menurut Blakely dan Bade (1991) untuk sistem intensif lebih efisien dari pada sistem ekstensif sehingga pemeliharaan secara intensif cocok dipakai didaerah padat penduduk.

 

Peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak

Masing-masing daerah mempunyai perturan daerah  yang mengatur tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak. Dimana dalam peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi peternak dimana peternak wajib menjaga dan memelihara hewan ternaknya, menyediakan kandang, mengembalakan, mengandangkan, memberi tanda khusus serta melaporkan jumlah ternaknya. Larangan yang dimaksud yaitu peternak dilarang melepas dan mengembalakan hewan ternak pada lahan pertanian, perkebunan, lahan perkarangan rumah, perkarangan kantor, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan di jalan.

Penertiban hewan peliharaan tersebut dilakukan oleh satpol PP, dimana satpol PP juga dapat berkoordinasi dengan pihak terkait daalam pelaksanaan penertiban. Selain itu kepala desa juga diberi kewenangan untuk melakukan penertiban dengan membentuk satuan tugas penertiban ternak.

Hewan ternak yang berkeliaran dapat dilakukan penyitaan oleh pelaksana penertiban, ternak yang disita ditangani dengan baik oleh pelksana penertiban serta dapat dilakukan lelang jika dalam waktu tertentu peternak belum melakukan penebusan terhadap ternaknya sesuai dengan perda tersebut.

Peternak dikenakan sanksi berupa denda dan biaya pemeliharaan selama ternaknya disita. Jika peternak tidak melakukan kewajibannya maka ternak tersebut dapat dilakukan pelelangan oleh pemerintah.

Sumber : https://bandarlampungkota.go.id/blog/contoh-teks-editorial-jenis-dan-isi-serta-unsur-kebahasaan/