Energi Indonesia untuk Siapa

Energi Indonesia untuk Siapa

Kenaikan harga BBM misalnya , telah menyebabkan negeri-negeri Miskin seperti NTT dan NTB harus membayar cukup mahal untuk dapat memenuhi kebutuhan energi mereka. Sepanjang bulan Maret 2005 sampai dengan Februari 2006 masyarakat NTT mengeluarkan Rp. 1.6 triliun untuk pembelian solar dan premium, jauh lebih tinggi melampaui (APBD ) NTT untuk TA 2006 yang hanya Rp. 673.034 miliar. Sementara NTB harus mengeluarkan sedikitnya 1.215 triliun setiap tahunnya dari konsumsi premium saja Jumlah tersebut lebih dari 4 kali lipat APBD NTB setiap tahun.

Laba Pertamina 2008 hanya Rp25 triliun, Media: Bisnis Indonesia, Date: Thursday, December 11, 200

Melalui Country Assistance Strategy (CAS), bergeraklah Bank Dunia melakukan pendekatan ke pemerintah untuk segera memperbaiki Undang-Undang Penanaman Modal dan peraturan lain yang berhubungan dengan aspek peningkatan aktifitas ekonomi kompetitif. Pada tahun 2004, segera setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik, Bank Dunia dan kelompoknya termasuk IBRD dan IFC melalui jasa konsultasi FIAS yang berkedudukan di Australia, melaksanakan strateginya untuk mereformasi kebijakan penanaman modal dengan mengidentifikasi reformasi sebagai prioritas utama.[1]

Kelompok ini kemudian menghubungi Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Menteri Ekuin saat itu Abu Rizal Bakrie. Dari pembicaraan di atas disetujui beberapa ketentuan antara lain dengan dipersiapkan dan akan disahkannya undang-undang penanaman modal yang diikuti oleh peraturan lain untuk menjamin lancarnya investasi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dari hasil persetujuan itu FIAS kemudian menghubungi Menteri Perdagangan Mari E Pangestu sebagai koordinator pemerintah dalam perencanaan dan pembuatan draft undang-undang.

FIAS kemudian menyiapkan strategi konsultasi dan draft rencana pembuatan UU Penanaman Modal Indonesia dengan menggunakan referensi UU Penanaman Modal Vietnam, Peraturan Menteri Bhutan, copy laporan yang sudah diseleksi, melihat pentingnya lembaga pelayanan terintegrasi yang disebut One Stop Shop yang ditugaskan pada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), pembentukan Tim Penanaman Modal dan Eksport Nasional (PEPI), laporan FIAS sejak tahun 1999 pada lisensi-lisensi dan prosedur persetujuan Indonesia, insentif pajak, asas perlakuan sama (equal treatment), rekomendasi FIAS atas operasi dan implementasi Tim Penanaman Modal dan Perdagangan Nasional, dan persiapan dan draft isi undang-undang penanaman modal.