Disdik Terapkan Zonasi Ketimbang Nilai Soal PPDB

Disdik Terapkan Zonasi Ketimbang Nilai Soal PPDB

Disdik Terapkan Zonasi Ketimbang Nilai Soal PPDB

Disdik Terapkan Zonasi Ketimbang Nilai Soal PPDB
Disdik Terapkan Zonasi Ketimbang Nilai Soal PPDB

Dinas Pen­didikan Kabupaten Bandung Barat menerapkan aturan sistem zonasi pada peneri­maan

peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP ke­timbang memperhitungkan nilai rapor ataupun ujian nasional. Namun, zonasi hanya memperhitungkan jarak sekolah dengan tem­pat tinggal siswa.

Kepala Dinas Pendidikan KBB Imam Santoso menje­laskan, sebelumnya zonasi diberlakukan dengan meng­gabungkan nilai UN dan nilai jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. “Namun mulai tahun ini, hanya memperhitungkan jarak. Jadi, nilai tidak men­jadi syarat mutlak, bahkan tidak diperhitungkan,” ujar­nya, Kamis (16/5/2019).

Dia memerinci, dalam PPDB SMP tahun ini, 90% ditentukan zonasi tempat tinggal dengan 5% di antaranya diperuntuk­kan bagi siswa di daerah per­batasan. Sementara itu, 5% lainnya ditentukan dari jalur berprestasi baik akademik maupun nonakademik, dan 5% untuk siswa pindahan dari sekolah lain.

Imam mengungkapkan, pendaftaran PPDB SMP akan dimulai pada 1-5 Juli 2019

, lalu pengumuman siswa yang diterima pada 8 Juli 2019. Ke­mudian, pada 9-11 Juli, siswa melakukan daftara ulang, dan pada 15 Juli kegiatan belajar mengajar sudah mulai berja­lan.

“Pada beberapa hari per­tama, untuk siswa baru bia­sanya dilaksanakan MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah), sedangkan untuk siswa lama sudah mulai belajar seperti biasa,” katanya.

Menurut Imam, ketentuan zonasi kali ini lebih menga­komodasi para siswa ke se­kolah-sekolah di dekat tempat tinggal mereka. Dengan de­mikian, tidak perlu lagi ada siswa yang sekolah di daerah yang jauh dari tempat ting­galnya.

“Dengan zonasi seperti ini, tidak ada lagi sekolah ung­gulan atau favorit. Justru

, setiap sekolah akan menjadi favorit di daerahnya masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Kabid SMP pada Dinas Pendidikan KBB Dadang Sapardan sebelumnya mengungkapkan, sistem zo­nasi juga diberlakukan untuk menghindari praktik jual beli kursi siswa di sekolah favorit. Sebab, sering kali orangtua memaksakan anaknya untuk masuk ke se­kolah favorit dengan cara pintas.

Meski demikian, menurut Dadang, sistem zonasi ini biasanya hanya terasa bagi sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, seperti Ngamprah, Padalarang, dan Lembang. “Kalau untuk sekolah-sekolah di daerah, sepertinya zonasi ini tidak berpengaruh. Sebab, mereka biasa menerima siswa asal daerah setempat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya optimistis jumlah SMP di Bandung Barat bisa menam­pung lulusan SD. Saat ini, ada 158 SMP negeri dan swasta dengan daya tampung sekitar 25.000 siswa lebih. “Lulusan SD setiap tahun jumlahnya pun kurang lebih 25.000-26.000. Jadi, daya tam­pung SMP masih cukup,” tandasnya. (drx)

 

Baca Juga :