Siap Hadapi Era Industri 4.0, IPB Gelar Mechanical and Biosystem Fair 2018

Siap Hadapi Era Industri 4.0, IPB Gelar Mechanical and Biosystem Fair 2018

Pendidikan

Siap Hadapi Era Industri 4.0, IPB Gelar Mechanical and Biosystem Fair 2018 Penduduk dunia pada tahun 2018 tercatat sebanyak 7,53 milyar jiwa . Diperkirakan pada tahun 2045 jumlahnya meningkat menjadi sembilan milyar jiwa. Hal tersebut memaksa Indonesia untuk menemukan solusi tepat dalam menghadapi era industri 4.0 di berbagai bidang. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dunia, permintaan

Peringati Dies Natalis IPB ke-55, HA IPB Gelar Berbagai Kegiatan Sosial Lingkungan

Peringati Dies Natalis IPB ke-55, HA IPB Gelar Berbagai Kegiatan Sosial Lingkungan

Pendidikan

Peringati Dies Natalis IPB ke-55, HA IPB Gelar Berbagai Kegiatan Sosial Lingkungan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) merayakan Peringatan Dies Natalis IPB ke-55 dengan berbagai rangkaian kegiatan positif dan kontributif dengan melibatkan berbagai unsur serta angkatan di lingkungan alumni IPB. Ketua Dewan Pengurus Pusat HA IPB, Fathan Kamil mengatakan, dalam momentum Dies Natalis

130 Warga Belajar Keaksaraan Ikuti Pelatihan Keterampilan

130 Warga Belajar Keaksaraan Ikuti Pelatihan Keterampilan

Pendidikan

130 Warga Belajar Keaksaraan Ikuti Pelatihan Keterampilan Rabu, (12/9/2018) Pelatihan Keterampilan yang menggebleng para ‘emak-emak’ peserta dari warga belajar keaksaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara resmi hari ini berakhir, acara ditutup langsung oleh H.Uju Juyono Kabid Paud Dikmas didampingi Kasi Kesetaraan Muji Lestari jelang sore tadi dengan dihadiri oleh para pimpinan atau para pengelola

Kesimpulan

Kesimpulan

Pendidikan

Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pasal-pasal krusial UU BHP meliputi : Pasal tentang pendanaan BHP, BHP dikaitkan dengan perpajakan dan status hukum pendidik dan tenaga kependidikan. Ketentuan ini dianggap pasal yang menakutkan bagi beberapa kalangan, karena cacat ideologis atau bertentangan dengan kondisi sosial psikologis budaya masyarakat. Misal : Pasal

UU BHP Vs SDM Pendidik

UU BHP Vs SDM Pendidik

Pendidikan

UU BHP Vs SDM Pendidik BHP mengatur sumber daya manusia pendidikan yang terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan, yang dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai badan hukum pendidikan dengan membuat perjanjian kerja (pasal 55). Sehingga, status kepegawaian dalam BHP menjadi jelas dan ada kontrak untuk mencapai kinerja pendidikan. Keberadaan pasal 55 juga

BHP Nirlaba Vs Perpajakan

BHP Nirlaba Vs Perpajakan

Pendidikan

BHP Nirlaba Vs Perpajakan Pasal krusial lainnya yang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat yaitu masalah perpajakan BHP. UU BHP dianggap belum konsekuen dengan prinsip nirlaba. BHP dinyatakan sebagai badan hukum nirlaba, tapi konsekuensi dalam hal perlakuan pajaknya tidak mengalami perubahan dari kondisi sebelum UU BHP. Misalnya, pasal 38 ayat (3) menyatakan, sisa hasil kegiatan atau bentuk

68 Siswa Angkatan VIII SMAN Siwalima Diwisuda

68 Siswa Angkatan VIII SMAN Siwalima Diwisuda

Pendidikan

68 Siswa Angkatan VIII SMAN Siwalima Diwisuda SMA Negeri Siwalima Ambon menggelar Wisuda sekaligus pelepasan 68 Siswa kelas XII angkatan VIII tahun ajaran 2015/2016 bertempat di Aula SMAN Siwalima, Rabu (18/5). Pelaksanaan Wisuda tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Drs. M. Saleh Thio, M.Si, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Camat Baguala, Kepala

SMPN 6 Ambon Terima Siswa Baru Sesuai Petunjuk Teknis

SMPN 6 Ambon Terima Siswa Baru Sesuai Petunjuk Teknis

Pendidikan

SMPN 6 Ambon Terima Siswa Baru Sesuai Petunjuk Teknis Sebanyak 381 siswa SMP Negeri 6 Ambon yang mengikuti Ujian Nasional Berbasisi Komputer (UNBK) tahun ajaran 2015/2016 semuanya lulus 100 persen. Namun demikian nilai yang diperoleh siswa secara naional terjadi perubahan yang signfikan, jika dibandingkan dengan Ujian Nasional Berbasis Kertas. Untuk mata pelajaran Matematika dan Sains

KEBIJAKSANAAN PENGAMANAN KOMPUTER

KEBIJAKSANAAN PENGAMANAN KOMPUTER

Pendidikan

KEBIJAKSANAAN PENGAMANAN KOMPUTER Kebijaksanaan pengamanan biasanya sederhana dan umum digunakan, di mana setiap pengguna dalam sistem dapat mengerti dan mengikutinya. Isinya berupa tingkatan keamanan yang  dapat melindungi data-data penting yang disimpan oleh setiap pengguna. Beberapa hal yangg dipertimbangkan dalam kebijaksanaan pengamanan adalah: siapa sajakah yang memiliki akses ke sistem, siapa sajakah yang diizinkan unttuk menginstall