Bentuk Negara Menurut Aristoteles

Bentuk Negara Menurut Aristoteles

Menurut Aristoteles, berdasarkan kodratnya manusia harus berhubungan satu sama lain dalam mempertahankan eksistensinya serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan itu berawal dalam sebuah keluarga, kemudian berkembang menjadi suatu kelompok yang lebih besar lagi. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari beberapa keluarga tersebut kemudian bergabung serta membentuk sebuah desa. Dan kerja sama antar desa inilah yang melahirkan negara kecil atau negara kota. Jadi, menurut Aristoteles mengenai hakekat negara atau pemerintahan ialah bahwa negara merupakan suatu kesatuan atau keutuhan yang mempunyai dasar-dasarnya sendiri.

Aristoteles membagi menjadi dua kriteria bentuk-bentuk negara, yaitu;

1)berdasarkan jumlah orang yang memegang pemerintahan, serta

2) berdasarkan sifat serta tujuan pemerintahannya.

Dari pembagian kriteria tersebut maka terciptalah bentuk-bentuk serta siklus pemerintahan sebagai berikut:

Negara yang kuasai oleh satu orang saja disebut Monarki. Monarki dianggap sebagai sistem  pemerintahan yang baik jika raja yang memimpin selalu bertindak dengan bijaksana berdasarkan kehendak umum. namun untuk menemukan pemimpin seperti ini bukanlah hal yang mudah, sehingga monarki sangat rentan beralih menjadi bentuk Tyranni.

Masih menururt Aristoteles, Aristokrasi merupakan sesuatu bentuk yang lebih baik dari Monarki. Hal ini disebabkan dalam Aristokrasi, pemerintahan dikendalikan oleh sekelompok orang yang mempunyai niat yang baik. Hal ini dapat berubah apabila kelompok tersebut tidak bertindak berdasarkan kepentingan umum. Sehingga ada kemungkinan bentuk Aristokrasi berubah menjadi Oligarki.

Maka dari itu,masih menurut Aristoteles Politeia atau Republik merupakan bentuk pemerintahan yang paling baik. Hal ini karenakan dalam system Republik atauRepublik Konstitusional kekuasaan pemerintahan tersebut berada di tangan khalayak umum dimana kebebasannya di ikat oleh konstitusi yang menjadi acuan dari pelaksanaan sistem pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya, apabila pemerintahan tersebut bertindak berdasarkan kepentingan pemegang kekuasaan saja, maka bentuk pemerintahan ini dapat berubah menjadi Demokrasi.

Dalam tiap bentuk pemerintahan apapun, terkadang timbul ketidakpuasan dari kelompok orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Kelompok  inilah yang nantinya berpotensi menimbulkan pemberontakan atau revolusi yang berusaha menggulingkan pemerintahan yg sudah ada, serta menggantinya dengan ideologi pemerintahan yang baru. itu sebabnya tidak ada sebuah pemerintahan yang berjalan abadi. Jadi, berdasarkan pemikiran  Aristoteles, bentuk pemerintahan yang terbaik ialah Republik Konstitusional, karena akan meminimalisasi pergolakan yang berujung pada pemberotakan atau revolusi.

Dalam penerapannya, Indonesia juga menganut bentuk pemerintahan Republik Konstitusional. Dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat(1) disebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Bentuk Pemerintahan Republik Konstitusional yang diterapkan di Indonesia mempunyai ciri pemerintahan dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi serta di awasi oleh konstitusi (UUD).

Pasal 4 ayat(1)  UUD 1945 dijelaskan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Presiden dibantu oleh wakil presiden saat menjalankan tugas serta kewajiban. Di negara yang menggunakan bentuk pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu dan ketika masa jabatan tersebut habis, untuk menentukan presiden selanjutnya dilakukan melalui cara tertentu sesuai konstitusi yang berlaku. Di Indonesia cara memilih presiden adalah secara langsung melalui Pemilihan Umum (PEMILU).

Jadi secara garis besar,  tujuan utama negara ialah kesempurnaan diri manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat, dimana masyarakat adalah yang utama. Dengan kata lain kepentingan umum adalah yang utama.

Dalam bukunya yang berjudul La Politica, Negara terjadi karena penggabungan keluarga menjadi kelompok kecil yang kemudian bergabung lagi menjadi lebih besar, dan seterusnya hingga menjadi sebuah negara.

Aristoteles membagi sistem pemerintahan menjadi  6 (Enam),yang  terdiri dari 3 (Tiga) yang baik serta 3 (tiga) yang buruk.

Sistem pemerintahan yang baik ialah Monarki, Aristokrasi serta Politeia, sedangkan yang buruk ialah Tirani, Oligarki serta Demokrasi.

Aristoteles juga menghubungkan sistem pemerintahan baik dan buruk sebagai kemerosotan atau perubahan ; Monarki merosot atau berubah menjadi Tirani, Aristokrasi merosot berubah  menjadi Oligarki, serta  Politeia berubah  menjadi Demokrasi.

Bentuk negara sendiri menurut Aristoteles dapat dibagi berdasarkan:

-Kuantitas, yaitu jumlah orang yang memegang pemerintahan; apakah dipegang oleh satu orang, atau sekelompok orang atau oleh rakyat secara keseluruhan

-Kualitas, yaitu sifat atau tujuan pemerintahannya; apakah tujuan untuk kepentingan serta kesejahteraan bersama atau hanya untuk orang yang memegang pemerintahan

Berdasarkan dari kriteria tersebut, maka Aristoteles membagi bentuk negara menjadi 6 (enam), yang terdiri dari 3(tiga) bentuk negara yang baik, dan 3(tiga) bentuk negara yang buruk.

Monarki ialah sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu orang untuk kepentingan umum, akan tetapi karena sulit mencari orang yang bijaksana serta berpengalaman dalam memimpin, akhirnya sistem ini cenderung mengarah ke Tirani, yaitu sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu orang untuk kepentingan pribadi.

Aristokrasi ialah sistem pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang untuk kepentingan umum, merupakan sistem pemerintahan yang lebih baik dari Monarki serta mencegah terjadinya Tirani. Sistem Aristokrasi mempunyai kelemahan yaitu bilamana tujuan pemerintahan berubah menjadi untuk kepentingan kelompok, bukan lagi kepentingan umum, ini yang disebut kemerosotan Aristokrasi menjadi Oligarki.

Aristoteles berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Politeia ialah yang paling baik, karena bentuk pemerintahan ini dilandasi bahwa pemikiran orang banyak lebih baik daripada sekelompok orang. Asas Politea bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, untuk kepentingan, kebaikan serta kesejahteraan umum dan dalam pelaksanaannya diatur oleh undang-undang.
Pada sistem Politea, kepentingan serta tujuan mayoritas akan selalu unggul, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyimpangan terjadinya kekuasaan serta kepentingan untuk satu golongan. Aristoteles mendefinisikan ini sebagai kemerosotan Politea menjadi Demokrasi.

Jadi menurut Aristoteles,apakah  Demokrasi itu tidak bagus? Bagaimana dengan sistem Demokrasi yang dianut oleh Indonesia?

Sebelum kita memberi kesimpulan Ada baiknya kita mengingat bahwa Aristoteles hidup ratusan tahun sebelum masehi (384SM – 322SM) .Sedangkan  Pada masa itu definisi dari Demokrasi menurut Aristoteles ialah keadaan yang tidak terkontrol, pemberontakan yang terjadi karena pertentangan kepentingan serta  golongan.
Demokrasi modern yang kita ketahui pada saat ini sebenarnya adalah bentuk pemerintahan Politeia pada zaman Aristoteles.

Negara Indonesia menganut asas pemerintahan Demokrasi, yang mana dalam pelaksanaannya sejak merdeka hingga sekarang sudah banyak mengalami beberapa kali penyesuaian.

Saat ini kita berada pada orde reformasi yang dimulai sejak 1998. Dapat dikatakan bahwa Demokrasi pada orde reformasi ini adalah Demokrasi Pancasila yang sudah dirubah sesuai dengan kondisi negara pada saat ini.

Kesimpulannya ialah

Kembali ke Aristoteles serta bentuk pemerintahan Politeia (Demokrasi modern),  bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, segala kebijakan serta pelaksanaannya harus berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, merupakan suatu gagasan dasar dan bersifat umum.

Indonesia menerapkan Demokrasi Pancasila yang menganut dasar demokrasi yang sama yang telah disesuaikan dengan tujuan dan keadaan bangsa Indonesia. Implementasi dari Demokrasi Pancasila telah dibuktikan dengan suksesnya proses pemilihan umum langsung Presiden dan Wakil presidenyang telah di laksanakan  sejak tahun 2004.

Walaupun demikian, banyak yang harus dilakukan agar Demokrasi Pancasila dapat lebih baik. Sosialisasi masyarakat perlu ditingkatkan sehingga rakyat berani memberikan aspirasi kepada pemerintah. Disisi lain masih terlihat bahwa pejabat lebih mementingkan kelompok serta golongannya daripada membawa masyarakat menuju perubahan yang lebih baik.

Sumber : PPKN.CO.ID