Badan dan Lembaga Perlindungan Konsumen dan Swadaya Masyarakat

Badan dan Lembaga Perlindungan Konsumen dan Swadaya Masyarakat

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang berkedudukan di Ibu Kot Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. (pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional).

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :

  1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
  2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perudang-undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen.
  3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
  1. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.[13]
  1. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen ddan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
  2. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.
  3. Melakukan survey yang menyanngkut kebutuhan konsumen. (vide Paasal 3ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen nasional).

Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 orang dan  sebanyak-banyaknya 25 orang anggota yang mewakili semua unsur, yaitu dari unsur :

  1. Pemerintah
  2. Pelaku Usaha
  3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
  4. Akademisi
  5. Tenaga Ahli.

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, settelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa jabatan ketua dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Persyaratan untuk bisa menjadi anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

  1. Warga Negara Republik Indonesia
  2. Berbadan sehat
  3. Berklakuan baik
  4. Tidak pernah dihukum karena kejahatan
  5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan konsumen dan,
  6. Berusaha sekurang-kurangnya 30 tahun.

Keanggotaan badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena :

  1. Meninggal dunia
  2. Mengundurkan diri atas permintaan diri
  3. Bertempat diluar wilayah NKRI
  4. Sakit sacara terus menerus
  5. Berakir masa jabatan sebagai anggota, atau
  6. Diberhentikan.[14]

Sumber :

https://callcenters.id/