Jenis Kelembagaan Dana Pensiun

 Jenis Kelembagaan Dana Pensiun

 Jenis Kelembagaan Dana Pensiun            Jenis kelembagaan dana pensiun menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Bab II, dapat dibatasi dalam dua jenis, yaitu : Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi … Read more  Jenis Kelembagaan Dana Pensiun


Pensiun ditunda (deferred retirement)

Pensiun ditunda (deferred retirement)

Pensiun ditunda (deferred retirement) Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal, dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan bersangkutan. Sebenarnya ketentuan ini tidak sesuai dengan konsep dasar dari manfaat pensiun (manfaat … Read more Pensiun ditunda (deferred retirement)


Peserta dan Usia Pensiun

Peserta dan Usia Pensiun

Peserta dan Usia Pensiun Peserta Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyarata peraturan dana pensiun. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah kawin dan … Read more Peserta dan Usia Pensiun


Komponen – Komponen Pendapatan Nasional

Komponen – Komponen Pendapatan Nasional Komponen pendapatan nasional bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu komponen utama dan komponen penunjang. 1. Komponen Utama Komponen utama pendapatan nasional dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan itu sendiri. Apabila dengan menggunakan pendekatan produksi maka pendapatan nasional memiliki komponen sebagai berikut. A. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; … Read more Komponen – Komponen Pendapatan Nasional


Pengaruh APBN Terhadap Perekonomian

Pengaruh APBN Terhadap Perekonomian APBN merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mengarahkan dan mempemudah pencapaian cita – cita pembangungan negara. Dengan adanya APBN, setiap tindakan negara dapat dikendalikan sesuai dengan tujuan APBN. Melalui APBN juga, kita dapat mengetahui prioritas apa yang sedang mendapat penekanan dari pemerintah sehingga seluruh masyarakat dapat menyatukan pandangan dan gerak … Read more Pengaruh APBN Terhadap Perekonomian


Sumber – Sumber Penerimaan Daerah

Sumber – Sumber Penerimaan Daerah Pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun sumber – sumber pendapatan pemerintah daerah sebagai berikut. A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pendapatan asli daerah bersumber … Read more Sumber – Sumber Penerimaan Daerah


Tugas Komisaris

Tugas Komisaris

Tugas Komisaris ü  Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam  menjalankan kepengurusan persero serta memberika nasihat kepada Direksi. ü  Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. ü  Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Larangan bagi anggota … Read more Tugas Komisaris


Komisaris Persero

Komisaris Persero

Komisaris Persero Pengertian komisaris. Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Pengangkatan Komisaris Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh: ü  RUPS ü  Menteri (dalam hal menteri bertindak selaku RUPS) ü  Persyaratan & tata cara pengangkatan  dan pemberhentian komisaris diatur dengan Keputusan Menteri. Pengangkatan anggota Komisaris berdasarkan pertimbangan ü  Untuk mendapatkan anggota … Read more Komisaris Persero


Masa jabatan anggota Direksi

Masa jabatan anggota Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ü  Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali Untuk 1 (satu) kali masa jabatan. ü  Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan  RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan: ü  Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen. ü  Tidak … Read more Masa jabatan anggota Direksi


Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen Kebijakan Moneter Kebijakan moneter dibedakan atas kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif merupakan kebijakan umum yang berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan kualitatif bersifat kebijakan terpilih atas beberapa aspek masalah moneter yang dihadapi pemerintah. A. Kebijakan Moneter Kuantitatif Kebijakan moneter kuantitatif dapat dibedakan … Read more Instrumen Kebijakan Moneter